KAMPUNG-KOTA - "Negeri tanpa malu..." bisik angin malam, mengantarkan aroma melati dari taman-taman yang terlupakan. Etika, yang seharusnya menjadi kompas moral para pemegang kekuasaan, kini menjelma menjadi kabut tebal yang menyelimuti nurani. Rasa malu, yang dulu menjadi benteng terakhir dari perilaku koruptif dan manipulatif, kini tinggal kenangan. Para pejabat, dengan wajah tanpa dosa, berlomba-lomba mencari perhatian, mencari dukungan, atau sekadar mencari posisi aman di tengah pusaran kepentingan.
Kunjungan-kunjungan itu, yang seharusnya menjadi simbol silaturahmi biasa, kini menjelma menjadi tontonan politik yang memilukan. Rakyat, yang seharusnya menjadi pemilik kedaulatan tertinggi, hanya bisa menyaksikan dengan mata nanar. Mereka melihat bagaimana para pejabat, yang seharusnya melayani mereka, justru asyik bermain drama kekuasaan.
Dampak dari fenomena ini sungguh memprihatinkan bagi kehidupan politik yang sehat. Pertama, ia merusak tatanan demokrasi. Ketika para pejabat lebih mementingkan hubungan personal dengan mantan penguasa daripada akuntabilitas publik, maka prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi rakyat menjadi tergerus. Kedua, ia menciptakan budaya patronase yang merugikan. Kekuasaan tidak lagi didasarkan pada meritokrasi, melainkan pada kedekatan dengan figur-figur tertentu. Ketiga, ia mengikis kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Ketika rakyat melihat bahwa para pejabat lebih sibuk mencari perlindungan daripada melayani mereka, maka rasa hormat dan kepercayaan pun memudar.
Kesejahteraan rakyat, yang seharusnya menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan publik, pun terlunta-lunta. Anggaran negara, yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, justru mengalir ke kantong-kantong pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Hukum, yang seharusnya menjadi panglima keadilan, justru menjadi alat untuk melindungi para penguasa yang korup.
Namun, di tengah kegelapan ini, masih ada secercah harapan. Rakyat, yang meskipun terluka, tidak pernah kehilangan akal sehat. Mereka terus bersuara, menuntut akuntabilitas, dan memperjuangkan keadilan. Para aktivis, jurnalis, dan akademisi terus mengawasi dan mengkritisi perilaku para pejabat. Mereka mengingatkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan di tangan para penguasa.
"Negeri tanpa malu..." mungkin menjadi judul yang pas untuk menggambarkan situasi politik saat ini. Namun, kita tidak boleh menyerah pada keputusasaan. Kita harus terus berjuang untuk memulihkan etika dan moralitas dalam kehidupan bernegara. Kita harus mengingatkan para pejabat bahwa mereka adalah pelayan rakyat, bukan penguasa. Kita harus membangun kembali budaya malu, budaya yang menghargai integritas, kejujuran, dan akuntabilitas.
Semoga, suatu hari nanti, angin malam tidak lagi membisikkan kata-kata sinis tentang "negeri tanpa malu." Semoga, suatu hari nanti, para pejabat akan kembali memiliki rasa malu, rasa malu untuk mengkhianati amanah rakyat, rasa malu untuk mengabaikan kepentingan bangsa.
Semoga, suatu hari nanti, kedaulatan rakyat akan kembali bersinar terang, menerangi seluruh pelosok negeri.*
